Kepolisian Diminta Hati-hati Melakukan Penegakkan Hukum terhadap Berita Bohong

oleh
Direktur Eksekutif ICJR, Anggara. (Foto: Ist)

JENDELANASIONAL.COM – Maraknya berita bohong (hoax) di media sosial telah membuat kepolisian mengadakan berbagai tindakan penegakkan hukum. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta agar kepolisian berhati – hati dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kasus ini.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara mengatakan bahwa dalam pasal-pasal persangkaan terkait dengan penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyebaran berita bohong.

“Pertama, penyiaran berita atau pemberitahuan bohong tersebut harus dengan sengaja atau memiliki niat untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau orang tersebut setidak-tidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut adalah berita bohong,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/10/2018).

Unsur pertama merupakan unsur yang merupakan hal yang paling krusial untuk dibuktikan dalam perbuatan ini adalah keonaran. Keonaran yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut memiliki ukuran bahwa dalam masyarakat terjadi pergolakan dan kepanikan, sedangkan dalam kurun waktu unggahan kesembilan orang tersebut beredar, tidak ada “keonaran” ataupun “keributan” apapun yang terjadi yang kemudian menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat.

“Ukuran keonaran yang ditetapkan dalam pasal ini sangat tinggi, sehingga penegak hukum tidak dapat secara serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila unsur tersebut tidak terpenuhi,” ujarnya.

Unsur lain yang harus diperhatikan dalam pemberitaan ini adalah unsur yang menyebutkan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong dan berlebihan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang benar berita bohong atau patut menduga bahwa berita tersebut adalah berita bohong.

Dalam contoh kasus unggahan yang dikirimkan oleh UU, UU menyertakan pula sumber berita yang diunggahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU tidak membuat berita tersebut sendiri dan tidak mengetahui pula bahwa dirinya menyebarkan berita yang bohong karena ada sumber rujukan yang dapat dipercayai sebagai kebenaran.

Sebagian besar masyarakat yang melakukan penyebaran berita bohong, tidak mengetahui kebenaran yang ada di balik berita tersebut. Hal itulah yang harus digali secara hati-hati oleh aparat penegak hukum, karena unsur ini yang kemudian berhubungan dengan niat jahat pelaku tindak pidana, apakah memang benar niat tersebut ada di dalam perbuatannya.

Karena itu, kepolisian seharusnya berhati-hati dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Sebab, untuk menyatakan seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana terdapat element of crime yang harus dipenuhi, yakni actus reus atau perbuatan, dalam hal ini menyebarkan berita yang tidak benar dan kedua adalah mens rea yakni niat jahat, dalam hal ini niat untuk menimbulkan keonaran yang muncul dari pengetahuan bahwa berita yang disebarkan adalah benar bohong atau patut diduga bohong,” ujarnya.

Meskipun seseorang melakukan perbuatan yakni menyebarkan berita bohong, namun mens rea atau niat jahatnya tidak dapat diketemukan dalam dirinya, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana.

Karena itu, menurut ICJR, beberapa hal penting ini harus diperhatikan oleh kepolisian sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka penyebaran berita bohong.

Pertama, kepolisian seharusnya tidak secara sembarangan dalam mempergunakan pasal penyebaran berita bohong ini, utamanya kepada penyebar berita bohong yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk menimbulkan keonaran dan bahkan dirinya sendiri mempercayai bahwa berita yang disebarkannya adalah benar, hanya karena hal tersebut bukanlah keahliannya. “Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pikirannya meskipun hal tersebut bukanlah keahliannya dan hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945,” ujarnya.

Kedua, penegakkan hukum pidana terhadap berita bohong harus dilakukan secara selektif dan presisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “ICJR menyayangkan respon kepolisian terhadap berita bohong terkait vaksin yang jelas – jelas membawa bahaya yang lebih luas bagi keselamatan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ketiga, proses pemidanaan terhadap orang – orang yang dianggap menyebarkan berita bohong harus dilakukan secara hati – hati karena dalam pengamatan ICJR, banyak kasus – kasus yang sebenarnya tidak layak untuk dipidana. “ICJR meminta agar Pemerintah lebih aktif dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ryman)