Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Daya Saing

oleh

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu berbasis kewilayahan yang tersebar di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Langkah pengembangan dalam rangka meningkatkan daya saing antar negara.

“Pelaksanaan anggaran di prioritaskan pada pilihan yang strategis dalam meningkatkan sekaligus mengejar ketertinggalan daya saing dan pembangunan infrastruktur diseluruh Indonesia. Pada 35 WPS ini, infrastruktur mendukung kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, hingga kawasan perbatasan. ” tutur Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti pada saat memberi pemaparan singkat dalam acara “Skenario Budget Day 2017” di Jakarta, Rabu (22/11).

Tantangan yang diatasi melalui pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR periode 2015-2019 yaitu masih adanya disparitas antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi, masih belum kuatnya daya saing nasional, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya, dan perkembangan urbanisasi yang masih tinggi pada kawasan perkotaan.

Upaya tersebut dilakukan dengan tantangan yang menghasilkan suatu pengembangan wilayah terpadu melalui (market driven) guna meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur dalam mencapai wilayah strategis, dan mendukung pertumbuhan kawasan-kawasan dalam memajukan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) diseluruh Indonesia.

Pembangunan infrastruktur juga didukung oleh pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang akuntabel sesuai dengan aturan pengadaan. Kementerian PUPR terus meningkatkan kualitas unit kerja PBJ yang sebelumnya dari Unit Layanan PJB (ULP) sekarang berubah menjadi Unit Mandiri PJB.

“Pengadaan barang dan jasa mencapai 81% dari anggaran yang ada di Kementerian PUPR. Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa sangat diperhatikan” ucap Anita.

Realisasi keuangan Kementerian PUPR tahun anggaran 2017 per 23 November 2017 mencapai 69,92%, sementara untuk progres fisiknya mencapai 77,15%.

Kementerian PUPR melakukan monitoring progres pekerjaan yang dilakukan di seluruh Indonesia. “Setiap minggunya kami review 5 satker terbaik dan 5 satker terburuk sebagai alat pengendalian” pungkasnya.